KABARMERAHPUTIH,--Puluhan massa dari
Aktivis Anak Bangsa bersama Aliansi Anti Korupsi Kota Bandung menggelar aksi
unjuk rasa damai sekaligus memperingati hari HAKORDIA pada Kamis (4/12/2025) di
depan Gedung DPRD Kota Bandung & PEMKOT Kota Bandung.
Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada
Pemerintah Kota Bandung untuk menindaklanjuti berbagai dugaan korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) yang dinilai terjadi pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), terutama pada Perumda Pasar Juara.
Dalam aksi tersebut, massa membawa
berbagai poster tuntutan serta membacakan hasil kajian yang menyoroti indikasi
penyimpangan serius dalam tata kelola investasi dan aset Perumda Pasar Juara,
khususnya terkait kerja sama pengelolaan Pasar Baru Trade Center.
Sorotan Utama:
Dugaan Penyimpangan di Perumda Pasar Juara
Berdasarkan kajian yang mereka
sampaikan, terdapat beberapa dugaan permasalahan besar, di antaranya:
-Cacat legalitas dalam penetapan
mitra kerja sama, karena adanya perubahan struktur konsorsium tanpa evaluasi
ulang sebagaimana diatur dalam peraturan kerja sama pemerintah dengan badan
usaha.
-Gagalnya realisasi investasi
sebesar Rp843,9 miliar yang dijanjikan pihak swasta, serta belum dipenuhinya
kewajiban bagi hasil senilai Rp9,1 miliar.
-Ketidakjelasan status aset Pasar
Baru Trade Center, karena sertifikat tanah maupun bangunan belum tercatat atas
nama Pemerintah Kota Bandung atau Perumda Pasar Juara.
-Minimnya transparansi karena tidak
adanya laporan keuangan dan operasional yang semestinya disampaikan oleh mitra
kerja sama.
Dalam orasinya, Wanda Vindi Athoriq,
perwakilan Aktivis Anak Bangsa, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini bukan
sekadar kesalahan teknis, tetapi persoalan serius yang merugikan publik.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa
kerja sama di Perumda Pasar Juara telah dijalankan tanpa kepatuhan terhadap
prinsip legalitas maupun asas transparansi. Investasi tidak jalan, aset tidak
jelas, laporan tidak pernah ada. Ini bukan lagi kelalaian, tetapi bentuk
pengabaian terhadap kepentingan rakyat Bandung. Jika bukan kita siapa lagi yang
akan memperingati para pemerintah, saya tidak mau ada alasan dari pemerintah
kota bandung bahwa mereka kekurangan SDM itu sudah menjadi alasan klasik, jadi
kita hadir, kita turun ke jalan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah
kota bandung, khususnya pejabat hari ini, jangan sampai generasi yang akan
datang mewarisi hasil kebobrokan pendahulunya.”
Wanda menambahkan bahwa pihaknya mendesak Pemkot Bandung untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah hukum terhadap semua pihak yang terlibat.
Ketua Umum Aktivis Anak Bangsa,
Adhie Wahyudi, dalam konferensi pers di lokasi aksi mengatakan bahwa
permasalahan ini harus menjadi alarm bagi seluruh pihak terkait pengelolaan
BUMD.
“Kami tidak ingin BUMD menjadi
ladang risiko kerugian akibat pengelolaan yang tidak profesional. Apa yang
terjadi di Perumda Pasar Juara adalah gambaran betapa lemahnya pengawasan dan
integritas dalam mengelola aset daerah. Kami menuntut audit investigatif
independen dan tindakan tegas dari Wali Kota Bandung. Besok atau lusa kami akan
turun lagi kejalan dengan masa yang lebih banyak untuk memperingati Pemerintah
Kota Bandung.”
Adhie menegaskan bahwa pihaknya akan
terus mengawal proses ini dan tidak segan membawa persoalan tersebut ke ranah
hukum apabila tidak ada progres dari pemerintah.
Aksi Berjalan Damai, Ditutup dengan
Penyerahan Pernyataan Sikap, Aksi berlangsung tertib dan damai hingga selesai.
Massa menutup kegiatan dengan melakukan penyerahan dokumen pernyataan sikap
beserta substansi masalah kepada perwakilan DPRD Kota Bandung serta pejabat
yang hadir mewakili Pemerintah Kota Bandung.
Dokumen tersebut berisi tuntutan
evaluasi kerja sama PBTC, penagihan kewajiban investasi dan bagi hasil,
penertiban sertifikasi aset Pasar Baru, audit investigatif, hingga evaluasi
kinerja direksi Perumda Pasar Juara.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk
kontrol publik terhadap pengelolaan BUMD yang dinilai masih menyimpan berbagai
persoalan serius. Aktivis Anak Bangsa dan Aliansi Anti Korupsi Kota Bandung
menyatakan siap mengawal persoalan ini hingga ada tindak lanjut nyata demi
melindungi aset dan uang rakyat Kota Bandung.Tutupnya. ( Red,- Luky )



0 Komentar