Aksi Aliansi Aktivis Anak Bangsa Desak Kejati Jabar Tuntaskan Kasus Korupsi Tanpa Tebang Pilih, Pengelolaan Pasar Baru salah satu yang di sampaikan di peringatan HARKODIA.

 

KABARMERAHPUTIH, –, Aliansi Aktivis Anak Bangsa bersama elemen masyarakat Jawa Barat menggelar aksi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Aksi ini digelar untuk menegaskan desakan agar Kejati Jabar menuntaskan seluruh kasus korupsi di Jawa Barat secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Selasa, 9 Desember 2025

Dalam aksinya, massa membawa lima poin pernyataan sikap yang menegaskan tuntutan penegakan hukum yang bersih. Aliansi menekan Kejati Jabar agar tidak kompromi terhadap pelaku korupsi, menolak impunitas, memperkuat transparansi publik, meningkatkan integritas aparat penegak hukum, dan memastikan generasi muda dilibatkan dalam pengawasan sosial. Pernyataan sikap tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan para peserta aksi.

Setelah itu, peserta aksi membacakan Deklarasi Anti Korupsi secara serempak sebagai bentuk komitmen moral bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga gerakan rakyat.

Menjelang akhir kegiatan, perwakilan aksi diterima oleh bagian Humas Kejati Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi dan tuntutan massa disampaikan langsung, terutama mengenai penyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dianggap mandek atau berjalan lambat.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan deklarasi antara perwakilan massa aksi dan perwakilan Kejati Jabar. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Jawa Barat serta memastikan penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tidak memihak.

Dalam kesempatan orasi dan audensi Aktivis Anak Bangsa yang di ketuai oleh adhi wahyudi menyampaikan dugaan penyimpangan yang terjadi di Kota Bandung yaitu mitra dari salah satu BUMD yang tidak menunaikan kewajinbannya hingga pemerintah di rugikan miliaran Rupiah, ini sebuah permasalahan yang segera di tuntaskan. Juga ada dugaan pembiaran dari pemangku kebijakan yaitu Walikota Bandung selaku KPM terkait LHP BPK RI 2024 tentang pengelolaan Pasar baru.

Aksi ditutup dengan penegasan bahwa pengawasan publik akan terus berjalan, dan rakyat tidak akan diam melihat praktik korupsi merusak masa depan Jawa Barat.( Red,- Luky )