Program yang sejak masa kampanye 2024 digagas sebagai ruang pertemuan langsung antara kepala daerah dengan masyarakat itu hingga kini belum juga direalisasikan dalam bentuk sebagaimana konsep awal yang pernah disampaikan.
Pasangan Farhan-Erwin sendiri telah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung pada 20 Februari 2025. Namun, setelah lebih dari satu tahun memimpin Kota Bandung, program “Jumaahan” masih belum berjalan sebagaimana yang dijanjikan.
Berdasarkan laporan detikJabar, Farhan mengakui bahwa pelaksanaan “Jumaahan” untuk sementara digantikan dengan program Siskamling Siaga Bencana yang menyasar 151 kelurahan di Kota Bandung.
Farhan menyebut program tersebut bukan dibatalkan maupun dipending. Pelaksanaan “Jumaahan” akan dilakukan setelah agenda Siskamling Siaga Bencana di seluruh kelurahan selesai.
“Setelah Siskamling selesai, baru dilaksanakan Jumaahan,” ujar Farhan, sebagaimana diberitakan detikJabar pada 4 September 2026.
Saat ini, menurut Farhan, pelaksanaan Siskamling baru mencakup sekitar 100 dari 151 kelurahan. Artinya, masih terdapat 51 kelurahan yang harus diselesaikan sebelum program “Jumaahan” kembali dijalankan.
Konsep “Jumaahan” Ikut Berubah
Program “Jumaahan” sebelumnya dirancang sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada kepala daerah.
Konsep awalnya bahkan disebut terinspirasi dari pola penyerapan aspirasi masyarakat yang pernah dilakukan Bupati Bojonegoro Suyoto. Dalam rancangan awal Farhan-Erwin, kegiatan tersebut akan dipusatkan di Masjid Al-Ukhuwah setelah salat Jumat, kemudian dilanjutkan dengan konsep “sidang rakyat” di Balai Kota Bandung.
Namun, setelah melihat pelaksanaan Siskamling yang dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat secara langsung, Farhan mengatakan konsep “Jumaahan” nantinya akan dimodifikasi.
Tidak lagi terpusat di satu tempat, pertemuan dengan warga rencananya akan dilakukan secara keliling dengan tema tertentu setiap pekan.
Misalnya, satu pekan membahas persoalan sampah, sementara pekan berikutnya membahas persoalan infrastruktur. Aspirasi masyarakat nantinya akan dikurasi oleh tim sebelum dibawa ke dalam pembahasan pemerintah.
Farhan menegaskan bahwa program tersebut bukan dihentikan, melainkan pelaksanaannya sementara ditutup oleh agenda Siskamling di 151 kelurahan.
Warga Mulai Mempertanyakan Janji Politik
Ketua Umum LSM Maung Kaboa Gugun Gunadi (Uwa Kaboa) mengaku mendapatkan laporan dan aspirasi masyarakat Kota Bandung yang mempertanyakan keberlanjutan program tersebut.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan mengapa janji “Jumaahan” belum juga terealisasi sejak Farhan-Erwin mulai memimpin Kota Bandung.
Menurut warga, persoalan ini penting dipertanyakan bukan semata-mata mengenai sebuah program seremonial, tetapi menyangkut komitmen politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat ketika masa kampanye.
Publik, kata dia, berhak mengetahui kapan janji tersebut akan direalisasikan dan seperti apa mekanisme pelaksanaannya.
Kekhawatiran masyarakat juga muncul karena Kota Bandung masih menghadapi berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga, mulai dari persoalan lapangan kerja dan pengangguran, sampah, penataan dan penggusuran tempat usaha, kondisi ekonomi masyarakat, hingga persoalan masyarakat miskin dan penerima manfaat program sosial.
Di tengah kondisi tersebut, ruang dialog langsung antara kepala daerah dengan masyarakat dinilai tetap dibutuhkan.
Jangan Sampai Janji Politik Menjadi Sekadar Narasi Kampanye
Program “Jumaahan” pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup sederhana: menghadirkan ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, publik tidak hanya membutuhkan janji kapan program tersebut akan dilaksanakan, tetapi juga kepastian mengenai bentuk, jadwal, lokasi, serta mekanisme tindak lanjut setiap aduan masyarakat.
Terlebih, visi pemerintahan Farhan-Erwin melalui Bandung Utama — Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis menempatkan keterbukaan serta pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian penting dari arah pemerintahannya.
Jika “Jumaahan” nantinya benar-benar direalisasikan, masyarakat tentu berharap forum tersebut bukan sekadar tempat mendengar keluhan, tetapi menjadi pintu masuk penyelesaian persoalan warga secara terukur.
Sebab, persoalan masyarakat tidak cukup hanya didengar. Harus ada tindak lanjut, harus ada solusi, dan harus ada kepastian kapan persoalan itu diselesaikan.
Kini tinggal menunggu apakah setelah 151 kelurahan tersentuh program Siskamling Siaga Bencana, janji “Jumaahan” benar-benar hadir di tengah masyarakat Kota Bandung.
Warga Bandung menunggu: kapan “Jumaahan” benar-benar dilaksanakan?
Karena bagi publik, janji politik bukan hanya soal apa yang disampaikan saat kampanye, tetapi tentang bagaimana janji tersebut dibuktikan setelah kekuasaan berada di tangan. ***(Red. Luky)
.jpg)
.jpeg)
0 Komentar