TERKAIT SKANDAL PT. BDS, 20 LSM AJUKAN SURAT PERMOHONAN AUDENSI KE KAJARI KABUPATEN BANDUNG

 

KABARMERAHPUTIH,--Berangkat dari kesamaan visi dan misi 20 organisasi Swadaya Masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Pemerhati Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Bandung Daya Sentosa ( Perumda ) Kabupaten Bandung yang terdiri dari :

1. DPP LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara ( BAN )

2. DPP LSM Penjara PN

3. DPP LSM PMPRI

4. DPD Jabar LSM KOREk

5. DPD Jabar LSM KPK Nusantara

6. LSM Solusi

7. LSM BAN DPC Kab. Bandung

8. Buah Batu Corps ( BBC ) Bandung Selatan

9. Buah Batu Corps ( BBC ) Berlin

10. LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah ( JPKP) Kab. Bandung

11. Himpunan Petani Peternah Swadaya Indonesia

12. Gagak Lumayung

13. LSM Sapamadegan

14. Generasi Anti Narkoba Nasional ( GANN )

15. LSM BAGEUR

16. LSM Gerakan Suara Masyarakat ( GERSUMA ) Indonesia

17. LSM Forum Masyarakat Bermantabat ( FORBAT)

18. Aliansi Tanpa Batas

19. LSM Forum Silaturahmi Tanpa Batas ( FORBAT )

20. Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung

Pada hari Kamis tanggal 3 September 2025 telah menyerah kan surat permohonan audensi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dengan nomor : 44/AMKB/PAK/IX/2025.

Permohonan audensi tersebut dimaksudkan ingin mendapat penjelasan dari Kajari terkait perkembangan proses penanganan penyidikan dugaan Korupsi PT. Bandung Daya Sentosa ( BDS) Kabupaten bandung.

Yunan Buwana, S.E, S. H sebagai kordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Kasus PT. BDS menyampaikan bahwa Kasus Dugaan Korupsi PT. BDS telah menjadi sorotan publik, kasus ini sudah menjadi isu skandal BUMD secara nasional yang utamanya adalah masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat Kabupaten Bandung agar kasus dugaan korupsi ini terang benderang jangan ada lagi yang ditutup2i.

Kami meminta Kajari Kab Bandung untuk segera menetapkan para tersangkanya,ohin jangan di perlambat penanganan nya serta harus ditindak sampai ke akar2nya siapa pelaku utamanya, ujar Yunan

Kami selaku masyarakat tentunya ada di belakang dan mendukung Kejari Kabupaten Bandung dalam penanganan kasus tersebut agar cepat, tegas, transparan dan tegak lurus jangan sampai

asuk angin, untuk itu kami meminta Kajari Kab Bandung perlu menjelaskan langsung kepada masyarakat agar tidak timbul opini liar akibat tidak adanya kepastian penanganan PT. BDS hingga pada akhirnya akan merusak Marwah Institusi Kejaksaan RI, tandas Yunan. ( Red,-Ardi )