PMPRI: Banyak Warisan Persoalan Emil Di Jabar Yang Harus Diselesaikan, Semoga DKI Tidak Mengikutinya

KABARMERAHPUTIH,- - Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat alias Joker mengaku pesimis dengan wacana mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan maju pada pemilihan gubernur DKI Jakarta pada November 2024 mendatang.

Menurut Joker, saat menjadi gubernur Jabar, tidak ada kemajuan yang signifikan dilakukan oleh Ridwan Kamil alias Emil. “Banyak PR yang harus dibereskan oleh gubernur mendatang. Dari angka pengangguran cukup tinggi hingga tingkat kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius di Jawa Barat,” kata Joker, Kamis (14/04/2024).

Joker mengatakan, jika Emil mengklaim berhasil membangun Jawa Barat, mungkin hanya terlihat di Bandung Raya. "Jangan terlalu percaya diri, lantas mau apa yang dikerjakan Emil di DKI dengan tingkat permasalahan yang sangat kompleks. Di Jawa Barat yang kultur masyarakatnya tidak serumit DKI saja di lima tahun kepemimpinan Emil banyak masyarakat tidak merasakan keberhasilan yang dilakukan oleh Emil,” tegas Joker.

Joker justru mengkhawatirkan jika Emil menjabat sebagai gubernur DKI maka akan semakin semrawut. Dia pun mengkhawatirkan Jakarta akan dijadikan kota yang liberal jika Emil menjabat gubernur DKI. “Seperti isu yang kontroversi terkait anak Emil yang diduga merestui anaknya untuk melepas hijabnya. Meski itu bagi sebagian kalangan merupakan hal biasa, tapi bagi masyarakat Jabar yang religius tentunya sangat tidak etis. Dan hal itu mencerminkan seorang pemimpin yang tidak bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi keluarga. Karena soal hijab itu bagi sebagian kalangan umat Islam sangat prinsip sekali dan jangan dipolitisir,” tutur Joker.

Dalam bidang pendidikan pun banyak kebijakan yang bersifat abu-abu dan cenderung pencitraan saja. Misalnya dalam jargon "sekolah gratis", dengan mengeluarkan Bantuan Operasional Pemerintah Daerah (BOPD) sebagai pengganti SPP yang biasa ditarik per bulan. Tetapi dalam kenyataan BOPD tidak diberikan 12 bulan dalam satu tahun, sehingga sekolah harus berpikir keras untuk menutupinya, ungkap Joker.

Joker berharap pemrov Jabar untuk lebih transparansi dan sosialisasikan kebijakan tersebut secara menyeluruh ke masyarakat jangan sepotong-sepotong. Hal ini agar masyarakat faham bahwa peranannya masih dibutuhkan dalam ikut serta memajukan mutu pendidikan sebagaimana amanat dalam undang-undang dan peraturan perintah. Dan hal ini bisa menjadi landasan geraknya komite sekolah guna memiliki program kerja sebagai mitra sekolah yang transparan serta akuntabel dengan tetap menjunjung konsep sumbangan bukan pungutan, pungkas Joker.( Red,- Kaboa )